Jumat, 28 September 2012

Pemerintah: Kami Tidak Bertanggung Jawab


KRI Klewang 625 TNI AL dengan panjang 63 meter memiliki empat peluru kendali dan berlunas tiga. Kapal siluman ini stabil dan dapat menembus ombak setinggi enam meter.

JAKARTA,Pemerintah tidak bertanggung jawab atas terbakarnya kapal perang pesanan TNI Angkatan Laut, KRI Klewang-625, di dermaga Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Jatim, Jumat (28/9/2012) sore, lantaran statusnya masih milik PT Lundin, produsen kapal tersebut.

"Kami tidak bertanggung jawab terhadap kebakaran KRI Klewang karena kapal tersebut statusnya belum milik TNI Angkatan Laut, tetapi masih milik PT Lundin. Waktu itu baru peluncuran saja, belum ada serah terima," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati,  di Jakarta, Jumat, menanggapi terbakarnya kapal yang didambakan sebagai kapal perang modern antiradar itu.
Untung mengaku belum mengetahui seperti apa perjanjian ke depan pascakebakaran KRI Klewang tersebut karena tanggung jawab sepenuhnya masih berada pada PT Lundin.
"Kami belum tahu soal itu (mendapat ganti kapal baru). Lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak PT Lundin karena KRI Klewang itu statusnya masih milik PT Lundin," ujarnya.
Untung menambahkan, pihaknya belum mengetahui penyebab terbakarnya kapal yang dikenal dengan sebutan Trimaran tersebut karena pihaknya masih menunggu penyelidikannya.
Staf Ahli Menteri Pertahanan yang sementara merangkap Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin menjelaskan, TNI Angkatan Laut telah memesan empat unit kapal tersebut, namun baru tahapan uji coba berlayar untuk dilihat apa saja yang kurang guna disempurnakan.
"Kapal ini belum diserahterimakan secara resmi. Setiap pengadaan alat utama sstem senjata (alutsista) selalu ada proses serah terima secara resmi dari pihak pembuat kepada kementerian pertahanan untuk kemudian diteruskan kepada matra pengguna. Serah terima itu dilakukan oleh Menhan," kata Hartind.
Oleh karena itu, tambah dia, bila terjadi sesuatu, termasuk kebakaran seperti yang terjadi pada Trimaran, pihak produsen yang bertanggung jawab sepenuhnya. "Harus ganti ’full’. Itu ada dalam kontrak pengadaannya. Kalau sudah serah terima resmi, baru kami yang bertanggung jawab," tuturnya.
KRI Klewang-625 dengan panjang 63 meter ini merupakan kapal tipe trimaran (tiga lunas) yang dibangun Lundin Industries, di Banyuwangi. Kapal perang ini sangat pas untuk keperluan operasional di perairan lithoral (bukan laut dalam), mengingat Indonesia banyak dikelilingi laut-laut semacam ini.
KRI Klewang-625 dibangun berbahan baku sejenis serat gelas yang diklaim kekuatannya menandingi baja namun tidak memantulkan gelombang radar. Teknologi "stealth" ini juga dimiliki pesawat terbang intai F-117 Night Hawk milik Angkatan Udara Amerika Serikat.
 
Sumber :Antara

KRI Klewang Hangus Terbakar

KRI Klewang terbakar di Selat Bali, Jumat (28/9/2012) sore.

BANYUWANGI, Delapan unit mobil pemadam kebakaran (PMK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab Banyuwangi dikerahkan untuk memadamkan KRI Klewang-625 yang terbakar di dermaga Pangkalan TNI AL di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (28/9/2012) sore.
"Tiga mobil induk PMK yang berisi 3.000 liter air dan lima mobil tangki PMK yang berisi 1.500 liter air diterjunkan untuk memadamkan KRI Klewang yang terbakar di perairan Selat Bali," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Banyuwangi, Arif Setiawan, seperti dikutip Antara.
Dijelaskannya, petugas PMK harus bolak-balik mengambil air untuk memadamkan kobaran api di dalam kapal, namun perlahan-lahan kapal canggih tersebut ludes terbakar. "Pihak PMK sudah berusaha maksimal untuk memadamkan api yang terus berkobar dan upaya tersebut dilakukan selama tiga jam," katanya.
Selain mobil PMK dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Banyuwangi, lanjut dia, mobil pemadam kebakaran dari Pelindo ikut membantu memadamkan kobaran api KRI Klewang-625.
"Saat ini api sudah padam dan seluruh badan kapal hangus terbakar, sehingga seluruh unit mobil PMK sudah ditarik dan kembali ke pangkalannya," ujarnya menambahkan.
Kapal milik TNI AL sepanjang 63 meter yang dibuat dengan anggaran Rp114 miliar tersebut baru saja diluncurkan 30 Agustus 2012 dan kapal yang diklaim berteknologi tinggi itu dibuat dari bahan komposit karbon dengan keunggulan tidak terdeteksi oleh radar musuh.
 
Sumber :Antara

Rabu, 26 September 2012

Alokasi Anggaran 2013 Pembelian Apache Tidak Diajukan



27 September 2012, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq memastikan rencana pembelian delapan unit helikopter serbu Apache dari Amerika Serikat, hingga kini belum pernah disampaikan ke DPR.

"Komisi I belum pernah diajak bicara soal rencana pembelian 8 Apache dari AS, oleh Kemhan. Sehingga Komisi I belum menyikapi hal ini. Karena sejauh ini keterangan rencana pembelian heli serbu Apache hanya kami dengar dan baca di media massa, dan Kemhan belum pernah menyampaikannya secara resmi ke Komisi I DPR," ujar Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (27/9).

Mahfudz mengatakan, dalam pembahasan anggaran 2013 untuk Kemhan, sejauh ini juga tidak ada alokasi anggaran yang diajukan untuk keperluan pembelian pesawat Apache tersebut. "Sehingga kemungkinan pengadaan Apache itu tidak dalam waktu dekat. Karena di APBN 2013 yang anggarannya masih dibahas di Komisi I, pihak Kemhan tidak menyebutkan adanya keperluan anggaran untuk belanja pesawat serbu tersebut," tegasnya.

Karena itu, kata Mahfudz, kemungkinan pengadaan helikopter Apache baru direalisasikan setelah 2013.

Komisi I sendiri, kata Mahfudz, sebelumnya telah menyarankan pihak Kemhan untuk membeli helikopter pengangkut yang besar, seperti Chinook. Namun sayangnya sejauh ini, pihak Kemhan tidak pernah merespons usulan Komisi I untuk membeli heli Chinook.

Lanjut Mahfudz, Komisi I menilai TNI perlu memiliki helikopter multifungsi seperti Chinook, untuk mengangkut logistik, pasukan dan lainnya. "Karena heli itu cocok dan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Baik untuk kepentingan militer maupun untuk membantu penanganan korban bencana," kata politisi PKS ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan, rencana pengadaan helikopter serbu Apache dari AS, hingga kini masih dikaji dan dipelajari oleh TNI AD, sebagai salah satu opsi pengadaan helikopter serbu. Setelah kajian TNI AD selesai, akan diserahkan ke Mabes TNI, Kemhan, dan Komisi I DPR.

Seperti diketahui pemerintah AS berencana untuk menjual 8 Helikopter Apache ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Rodham Clinton, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan membeli delapan unit helikopter Apache dari AS. Rencana penjualan delapan unit AH-64D Longbow Apache ini juga sudah diberitahukan oleh Presiden Barack Obama pada Kongres Amerika. Penjualan itu akan memperkuat kerja sama Indonesia-AS dan memperbaiki usaha memelihara keamanan di kawasan Asia Tenggara.

Sumber: Jurnal Parlemen

Istana Negara RI

Istana Jakarta

 
Komplek Istana Kepresidenan Jakarta terletak di Jl. Merdeka Utara, berdekatan dengan Taman Monumen Nasional (Monas); di jantung ibu kota negara, di atas tanah seluas 6,8 hektar, di ketinggian lebih kurang 5 meter dari permukaan laut.
Istana Kepresidenan Jakarta terdiri dari dua bangunan istana, yaitu Istana Merdeka yang menghadap ke Monas, dan Istana Negara, yang menghadap ke Sungai Ciliwung, Jl. Veteran, selain itu terdapat pula bangunan lain dalam lingkungan Istana Jakarta, yaitu Kantor Presiden, Wisma Negara, Masjid Baiturrahim, dan Museum Istana Kepresidenan serta halaman yang ditumbuhi oleh pepohonan besar dan tua, yang berdaun rindang dan berakar berjuntai, serta berkat rerumputannya yang menghampar laksana permadani hijau, Istana Jakarta tampak teduh dan asri.
Istana Kepresidenan Jakarta fungsinya lebih difokuskan kepada kegiatan resmi kepresidenan, selain sebagai kantor Presiden Republik Indonesia juga sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan, pelatikan pejabat-pejabat tinggi negara, pelantikan perwira muda TNI, penerimaan tamu-tamu negara, penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat, pembukaan musyawarah dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasional, dan sebagai tempat memperingati Detik-Detik Proklamasi pada setiap tanggal 17 Agustus.

Istana Negara

Istana ini banyak mencatat peristiwa, diantaranya : Jenderal de Kock menguraikan rencananya untuk menindas pemberontakan Pangeran Diponegoro dan merumuskan strateginya dalam menghadapi Tuanku Imam Bonjol kepada Gubernur Jenderal Baron van der Capellen, dan Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch menetapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel).
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 25 Maret 1947, di gedung ini pula terjadi penandatanganan naskah Persetujuan Linggarjati, pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Sjahrir dan pihak Belanda oleh Dr. Van Mook.

Istana Merdeka

Istana Merdeka dibangun pada tahun 1879, istanan ini banyak mencatat peristiwa luar biasa dalam kehidupan pemerintahan Indonesia sehingga istana ini lebih banyak mendapat keistimewaan di hati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah riwayat tentang nama istana itu sendiri, nama yang menggunakan kata merdeka. Kata Merdeka bukan tiada atau hampa arti, kata merdeka laksana bara asa bagi pertanda terlepasnya belenggu penjajahan di bumi Indonesia seraya menjadi bangsa yang berdaulat.
Pada tanggal 27 Desember 1949, di Istana Merdeka terjadi peristiwa tentang pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Kerajaan Belanda melalui serangkaian upacara resmi yang dilaksanakan dalam waktu yang sama, baik di Belanda (Amsterdam pukul 10.00 waktu setempat) maupun di Indonesia (Jakarta dan Yogyakarta waktu pukul 16.00 waktu setempat). Pada hari itu di berbagai tempat dan penjuru tanah air, ratusan ribu pesawat radio menanti siaran dari Jakarta yang membawa berita luar biasa itu. Serta merta terdengar berita upacara penandatanganan dan penyerahan naskah tentang pengakuan atas kedaulatan Republik Indonesia Serikat itu.
Dengan waktu bersamaan bendera Merah Putih berkibar di depan Istana Merdeka sebagai pengganti bendera Belanda, lagu Indonesia Raya berkumandan, dan pekikan "Merdeka, merdeka, merdeka", yang menggema di seluruh pelosok tanah air, itu sebabnya istana bernama Istana Merdeka.
Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali diadakan pada tahun 1950 tanggal 17 Agustus di Istana Merdeka.


Istana Bogor


Istana Bogor
Istana Kepresidenan Bogor terletak di Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kotamadya Bogor, Jawa Barat, di sekitar 60 kilometer dari Jakarta atau 43 kilometer dari Cipanas. Istana ini berada di atas tanah berkultur datar, seluas sekitar 28,86 hektar,  di ketinggian 290 meter dari permukaan laut, tergolong ke dalam kota beriklim sedang, dengan hawa sejuk sangat sesuai untuk peristirahatan. Alam disekitar istana ini indah dan terasa nyaman, halamannya ditata seakan-akan tampak laksana permadani hijau yang terhampar mengelilingi bangunan istana. Selepas mata memandang, terbentang hamparan rumput yang segar menghijau, yang dirindangi oleh lebatnya aneka daun pepohonan terdiri dari 346 jenis pohon; Lima ratus sembilan puluh satu ekor rusa tutul (Axis-axis) manis bergerombol kesana-kemari; kolam-kolamnya berhias bunga teratai dan air semburat. Riwayat Istana Kepresidenan Bogor bermula dari Gubernur Jenderal Belanda bernama G.W. Baron van Inhoff, yang mencari tempat peristirahatan dan berhasil menemukan sebuah pesanggrahan (10 Agustus 1744) yang diberi nama Buitenzorg (artinya bebas masalah/kesulitan). Dia sendiri membuat sketsa dan membangunnya (1745-1750) mencontoh arsitektur Blehheim Palace, kediaman Duke of Malborough, dekat kota Oxford di Inggris.
Namun, musibah datang pada tanggal 10 Oktober 1834 gempa bumi berat mengguncang sehingga istana tersebut rusak berat. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Yacob Duijmayer van Twist (1851-1856) bangunan lama sisa gempa itu dirubuhkan dan dibangun dengan mengambil arsitektur Eropa Abad IX. Kemudian pada tahun 1870, Istana Buitenzorg ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda. Penghuni terakhir Istana Buitenzorg itu adalah Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Stachourwer yang terpaksa harus menyerahkan istana ini kepada Jenderal Imamura, pemeritah pendudukan Jepang. Akan tetapi, riwayat telah mencatat sebanyak 44 gubernur jenderal Belanda pernah menjadi penghuni istana ini. Setelah masa kemerdekaan, Istana Kepresidenan Bogor (1950) mulai dipakai oleh pemerintah Indonesia.

Gedung Induk Ruang Kerja

Ruang Kerja Istana BogorFungsi utama Istana Kepresidenan, pada masa penjajahan Belanda istana berfungsi sebagai tempat peristirahatan. Namun setelah jaman kemerdekaan berubah menjadi kantor kepresidenan dan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia.
Sejalan dengan fungsinya pernah terjadi di Istana Kepresidenan Bogor, antara lain :
  1. Konferensi Lima Negara (28-29 Desember 1954)
  2. Penandatanganan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 lebih dikenal dengan Supersemar.
  3. Pembahasan masalah konflik Kamboja yaitu Jakarta Informal Meeting (JIM)
  4. Pertemuan Para Pemimpin APEC (15 November 1994).
Bagian-bagian Istana Kepresidenan Bogor, Gedung Induk terdiri dari Ruang Garuda sebagai Ruang Resepsi; Ruang Teratai berfungsi sebagai Ruang Penerima Tamu; Ruang pemutaran film; Ruang Kerja Presiden; Ruang Perpustakaan; Ruang Famili dan Kamar Tidur; Ruang Tunggu Menteri yang akan mengikuti acara. Gedung Utama Saya Kiri terdiri dari Ruang Panca Negara pernah berfungsi sebagai persiapan Konfrensi Asia Afika di Bandung; Kemudian Ruang Tidur dan Ruang Tengah sebagai tempat menginap Presiden, Tamu Negara, dan Tamu Agung. Gedung Utama Sayap Kanan berfungsi sebagai tempat menginap para Presiden sebagai tamu Negara berikut tamu Negara dan tamu lainnya. Paviliun Sayap Kiri berfungsi sebagai kantor Rumah Istana Bogor, sedangkan Paviliun Sayap Kanan sebagai tempat menginap para pejabat dan staf tamu Negara. Bahkan pada tahun 1964 dibangun khusus untuk istirahat Bapak Presiden dan keluarganya, yang dikenal dengan nama Dyah Bayurini.
 

Istana Tampak Siring


Istana Kepresidenan Tampaksiring berada pada ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut, berlokasi di atas perbuktian di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Pulau Bali. Merupakan satu-satunya istana kepresidenan yang dibangun masa pemerintahan Indonesia yang dibangun pada tahun 1957 - tahun 1960, sepenuhnya ditangani oleh putra-putra Indonesia, atas prakasa Presiden I Republik Indonesia : Soekarno.
Nama Tampaksiring diambil dari dua buah kata bahasa Bali, tampak (bermakna telapak) dan siring (bermakna miring). Menurut legenda yang terekam pada daun lontar Usana Bali, nama itu berasal dari bekas tapak kaki seorang raja yang bernama Mayadenawa. Kawasan hutan yang dilalui Raja Mayadenawa dengan berjalan di atas kakinya yang dimiringkan itulah wilayah ini dikenal dengan nama Tampaksiring.
Istana Tampaksiring dibangun secara bertahap, arsiteknya R.M Soedarsono. Pertama kali dibangun adalah Wisma Merdeka dan Wisma Yudhistira pada tahun 1957, dilanjutkan perampungan tahun 1963. Selanjutnya untuk kepentingan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN XIV, di Bali pada tanggal 7 - 8 Oktober 2003, di bangun gedung baru dan merenovasi Balai Wantilan, bangunan pintu masuk tersendiri yang dilengkapi dengan Candi Bentar, Kori Agung, serta Lapangan Parkir berikut Balai Bengongnya.
Istana Tampaksiring difungsikan disamping untuk acara-acara Presiden dan Wakil Presiden dalam hal kepemerintahan dan kenegaraan, juga peruntukan untuk tempat peristirahatan bagi Presiden dan Wakil Presiden peserta keluarga, serta bagi tamu-tamu negara. Menurut catatan, tamu-tamu negara yang pernah berkunjung ke Istana Kepresidenan Tampaksiring, antara lain Presiden Ne Win dari Birma (sekarang Myanmar); Presiden Tito dari Yogoslavia, Presiden Ho Chi Minh dari Vietnam, Perdana Menteri Nehru dari India, Perdana Menteri Khruschev dari Unit Soviet, Ratu Juliana dari Belanda dan Kaisar Hirohito dari Jepang.
Komplek Istana Kepresidenan Tampaksiring kini terdiri dari lima gedung utama dan satu pendapa. Dua gedung utama diberi nama Wisma Merdeka (1.200 meter persegi) dan Wisma Negara (1.476 meter persegi) yang dipisahkan oleh celah bukit sedalam lebih kurang 15 meter namun terhubung dengan jembatan sepanjang 40 meter, tiga gedung utama yang lainnya diberi nama Wisma Yudhistira, Wisma Bima, dan ruang untuk konferensi, serta Balai Wantilan.
Wisma MerdekaJembatan Persahabatan (Jembatan penghubung antara Wisma Merdeka dan Wisma Negara) Wisma Negara
 


Istana Cipanas


Istana Kepresidenan Cipanas terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, kaki Gunung Gede, Jawa Barat dari sebuah bantunan yang didirikan pada tahun 1740 oleh seorang tuan tanah asal Belanda bernama Van Heots, pada ketinggian 1.100 meter dari permukaan laut, di atas areal lebih kurang 26 hektar dengan luas bangunan sekitar 7.760 meter persegi. Pada tahun 1916, masa pemerintahan Hindia Belanda di bangun tiga bangunan dengan nama Paviliun Yudistira, Paviliun Bima dan Paviliun Arjuna. Pada tahun 1954, di masa Presiden I Republik Indonesia Ir. Soekarno, didirikan sebuah gedung berhiasan batu bertentuk bentol.
Istana ini dibangun dengan keadaan panorama alam yang asri, udaranya bersih, sejuk dengan berlatar belakang Gunung Gede. Dalam areal hutan istana, hingga tahun 2001, menurut Katalog yang disusun secara alfabetis terbitan Istana Kepresidenan berkerja sama LIPI tercatat sebanyak 1.334 spesimen, 171 spesies, 132 marga, serta 61 suku. Selain dengan lingkungan yang asri istana ini juga dialiri air panas. sebagai tempat peristirahatan dan persinggahan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, para kepala negara tetangga yang berkunjung ke Indonesia. Pada tahun 1971, Ratu Yuliana meluangkan waktunya untuk singgah.


Gedung Bentol

Gedung Bentol terletak di belakang Gedung Induk berada di lereng gunung, maka bangunan ini berdiri lebih tinggi dari pada bangunan-bangunan yang ada, merupakan produk dua arsitek anak bangsa, RM.Soedarsono dan F. Silaban. Sekelilingnya amat hening, sunyi dan sepi, suasana ini yang oleh Presiden Soekarno, dipakai untuk menyusun berbagai rencana dan strategi membawa bangsa ini yang dikorbarkannya dalam pidato kenegaraan, pada setiap peringatan hari proklamasi.

Pemandian Air Panas Presiden

Di bagian belakang Gedung Induk, masih terdapat bebarapa bangunan, namun yang paling besarperanannya terhadap keberadaan Istana Kepresidenan Cipanas adalah sumber air panas yang mengandung mineral. Maslahatnya bagi kesegaran dan kebugaran raga memang sanga alami, oleh karena itu, untuk menampung limpahan air dari sumber alam tersebut didirikan dua buah bangunan pemandian, yaitu bangunan dikhususkan untuk mandi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, dan yang satu lagi lebih besar diperuntukan rombongan yang menyertai Presiden dan Wakil Presiden.



Istana Yogyakarta


Istana Kepresidenan Yogyakarta terletak di ujung selatan Jalan Akhmad Yani (yang dahulu jalan Malioboro); Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kotamadya Yogyakarta. Kompleks ini dibangun di atas lahan seluas 43.585 meter persegi, sejak didirikannya Istana Yogyakarta tidak banyak berubah. Di halaman serambi depan tampak sebuah patung raksasa penjaga pintu (dwarapala) setinggi dua meter. Selain itu, terdapat sebuah tugu Dagoba (yang oleh orang Yogyakarta disebut Tugu Lilin) setinggi tiga setengah meter, yang senantiasa menyalakan api semu di puncaknya. Tugu ini terbuat dari batu andesit. Halaman belakang istana ditumbuhi oleh pepohonan besar dan tinggi yang dedaunannnya amat lebat dan rindang sehingga tampak seakan merindangi bangunan istana. Istana Kepresidenan Yogyakarta dikenal juga dengan nama Gedung Agung atau Gedung Negara, salah satu fungsi gedung utama istana, yaitu sebagai tempat penerimaan tamu-tamu agung.
Riwayat Istana Kepresidenan Yogyakarta bermula dari rumah kediaman resmi Residen Ke-18 di Yogyakarta (1823 – 1825). Ia seorang Belanda bernama Anthonie Hendriks Smissaert, yang sekaligus merupakan pemrakarsa pembangunan Gedung Agung ini. Gedung ini didirikan pada bulan Mei 1824 oleh A. Payen yaitu arsitek yang ditunjuk oleh gubernur jenderal Hindia Belanda. Pembangunan gedung ini sempat tertunda karena pecahnya Perang Diponegoro (1825 – 1830) dan dilanjutkan setelah perang itu usai (1832). Beberapa gubernur Belanda yang mendiami gedung tersebut adalah J.E. Jesper (1926 – 1927); P.R.W. van Gesseler Verschuur (1929 – 1932); H.M. de Kock (1932 – 1935); J. Bijlevel (1935 – 1940); serta L. Adam (1940 – 1942). Pada masa pendudukan Jepang, istana ini menjadi kediaman resmi penguasa Jepang di Yogyakarta, yaitu Koochi Zimmukyoku Tyookan. Pada tanggal 6 Januari 1946 Yogyakarta resmi menjadi ibu kota baru Republik Indonesia setelah pemerintah Republik Indonesia berhijrah dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejak saat itu Gedung Agung berubah menjadi Istana Kepresidenan, rumah kediaman Presiden Soekarno, Presiden I RI beserta keluarganya. Pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden berpindah ke Jakarta, sehingga istana ini tidak lagi menjadi tempat kediaman Presiden. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada masa dinas Presiden II RI, sejak tanggal 17 April 1988, Istana Kepresidenan Yogyakarta/Gedung Agung juga digunakan untuk penyelenggaraan Upacara Parade Senja pada setiap tanggal 17, di samping untuk Acara Perkenalan Taruna-taruna Akabri Udara yang Baru, dan sekaligus Acara Perpisahan Para Perwira Muda yang Baru lulus dengan Gubernur dan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan sejak 17 Agustus 1991, secara resmi Istana Kepresidenan Yogyakarta digunakan sebagai tempat memperingati Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan untuk DI Yogyakarta.
 Sumber:indonesia.go.id

 
Design by Alim Yuandia | Bloggerized by Indonesia Negriku | Alim Yuandia
Kode Follower supported by Tutorial Blog
^ Scroll to Top